BERITA

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan dan peningkatan kapasitas Kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Serta Sosialisasi Pengukuran Metode Baru IDI. Kegiatan rapat ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Senin, (11/08/2022)

Tujuan utama diadakaannya Rakor ini adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pokja IDI di daerah dalam rangka pengembangan demokrasi di Indonesia dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Poldagri Syarmadani.

Saat ini IDI sebagai salah satu program prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan telah mengalami penyempurnaan metodologi pengukuran.

Syarmadani menjelaskan IDI metode baru ini terdiri dari 3 (tiga) aspek (Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi) dengan 22 indikator yang meliputi kinerja di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Sebagai outputnya, Pemda dapat memanfaatkan angka IDI sebagai feedback dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik antara lain penyusunan APBD, RPJMD, RKPD, dan lain-lain dan selanjutnya pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi dan kemudian menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi

“Untuk pencapaian nilai IDI yang baik perlu dukungan antara lain melalui keberadaan kelompok kerja (Pokja) IDI yang memiliki peran fungsi strategis sebagai ujung tombak penyusunan IDI di daerah” tegas Syarmadani.

“Sampai saat ini masih ada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat yang belum memahami substansi materi, manfaat, serta tujuan IDI.” tambah Syarmadani.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh beberapa Narasumber diantaranya adalah. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Ormas, Kemenko Polhukam, Brigjen Pol. Drs. Kristono, MM dengan materi “IDI Sebagai Tolak Ukur Penguatan Demokrasi Indonesia”. Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS, Drs. Wariki Sutikno, MCP dengan materi “IDI Sebagai Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah Dalam RPJMD”. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, BPS yang diwakili oleh Koordinator Fungsi Statistik Politik dan Keamanan, Nona Iriana dengan materi “Tahapan Pengukuran IDI Metode Baru dan Peran Pokja IDI Provinsi”.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Badan dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu dan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Forkompimda Provinsi Bengkulu. Perwakilan mahasiswa dan dosen pendamping dari Universitas Bengkulu, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu. Universitas Dehasen Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Teman-teman perwakilan dari LSM penggiat politik Provinsi Bengkulu. Serta para pejabat pada Direktorat Poldagri.