jpnn.com, JAKARTA - Sikap DPD RI yang tidak setuju dengan revisi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipertanyakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pasalnya, DPD hanya sebagai lembaga pengusul dan tidak boleh mengintervensi DPR RI yang saat ini tengah membahas revisi UU ASN. "DPD it....
Oleh: Drs. Ade Arianto,M.Si Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana ....
Oleh: Drs. Ade Ariyanto, M.Si Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan ....
Oleh. Drs. Rusdjiman, M.Si Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan ....
Oleh: Turiman Fachturahman Nur Salah satu paradigma baru UU ASN (UU Nomor 5 Tahun 2014) adalah berkaitan dengan Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang poltik,....
Oleh : Suyono Widyaiswara PKP2A II LAN Setelah menunggu sekian lama dengan penuh harap dan penasaran, ahirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI pada periode Desember 2013 yang lalu tepatnya, Kamis 19 Desember 2013 melalui rapat paripurna dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan yang ha....
