Oleh. Drs. Rusdjiman, M.Si Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan ....
Oleh: Turiman Fachturahman Nur Salah satu paradigma baru UU ASN (UU Nomor 5 Tahun 2014) adalah berkaitan dengan Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang poltik,....
Oleh : Suyono Widyaiswara PKP2A II LAN Setelah menunggu sekian lama dengan penuh harap dan penasaran, ahirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI pada periode Desember 2013 yang lalu tepatnya, Kamis 19 Desember 2013 melalui rapat paripurna dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan yang ha....
Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai saat ini perlu mempersiapkan diri dialihkan menjadi instansi vertikal di bawah Kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Ditjen Polpum Kemendagri yang saat ini dipimpin Mayjen Soedarmo send....
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) sudah hampir menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksaan urusan pemerintahan umum. Kabag Hukum Ditjen PolPum Kemendagri Bahtiar Baharudin menjelaskan, isu krusia....
Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani didampingi Gubernur Banten Rano Karno meresmikan 10 jembatan gantung yang dibangun oleh Kementerian Pekarjaan umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (17/2/2016). Dalam kesempatannya Puan menjelaskan bahwa pembangunan je....
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin dengan fakta bahwa PNS menduduki peringkat ketiga dalam laporan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM, setelah Polisi diperingkat pertama dan korporasi di peringkat kedua. Berkaitan dengan hal tersebut Kemendagri melakukan penandatanganan MoU dengan Kom....
Sebanyak 1300 Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dari Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa barat, serta Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) juga TNI dan Polisi mengikuti apel siaga di Alun-Alun Barat Serang, Banten. Apel tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Neger....
Gubernur Banten Rano Karno mengaku lega hajatan pilkada di wilayahnya berjalan lancar. Kekhawatiran tersendatnya pengiriman logistik di sejumlah tempat tidak terjadi. "Kami bersyukur tidak ada masalah. Di daerah Pandeglang yang disebut rawan (kekhawatiran masalah logistik) suda....
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Suharta menghadiri Rapat Koordinasi ?Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis. Sejumlah pejabat tinggi negara dan instansi terkait hadir dalam rakornas tersebut, dari Pemerint....
Gubernur Banten Rano Karno mengajak seluruh elemen masyarakat Banten untuk menjaga situasi Banten agar tetap aman dan kondusif terutama menjelang Pilkada serentak di empat daerah. "Kita akan memasuki masa tenang, bukan berarti kita lengah. Tetapi masa inilah yang paling sulit untuk dij....
Dalam pelaksanaan Bakti Sosial berupa sunatan massal sebanyak 300 anak dan santunan anak yatim sebanyak 1.000 orang, dilaksanakan pada hari Sabtu (20-02-2016) pukul 09.00 WIB di Masjid Nurul Ihklas Puri Beta Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang, Banten. Sedangkan Tabligh Akbar....
