Oleh: Drs. Ade Arianto,M.Si Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana ....
Oleh: Drs. Ade Ariyanto, M.Si Didalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan ....
Berdasarkan hasil rapat pleno penetapan, rekapitulasi, dan pengumuman Pilkada Banten, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy unggul dari rivalnya Rano Karno-Embay Mulya Syarief dengan selisih suara 1,90%. Setelah dilakukan pengitungan manual dari kedelapan ka....
Pelayanan publik dalam era globalisasi saat ini memerlukan respon yang cepat dari lembaga-lembaga penyedia pelayanan publik. Organisasi Pemerintah yang tanggap akan selalu berupaya meningkatkan pelayanannya mengikuti perkembangan zaman terutama teknologi dan informasi, hal ini dapat terwujud apabila....
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Banten, menyelenggarakan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Banten Tahun 2017, Rabu, 10 Februari 2016 di Le Dian Hotel, Jalan Jendral Soedirman, Kota Serang, Banten. Agenda yang dibuka langsung....
Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan sosialisasi uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan umum. Rancangan ini, ditargetkan bisa diteken Presiden bulan Maret tahun ini se....
Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up) Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif adalah Forum SKPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial Fo....
Kecamatan Cibeber bekerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Banten menggelar seminar sehari tentang Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Selain digelar seminar, dalam acara tersebut Badan Kesbangpol Provinsi Banten sekaligus mengenalkan bahwa Kecamatan Cibeber merupakan bag....
Tiga pilar di pemerintahan desa/kelurahan yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa/Lurah harus bersinergi dalam mendeteksi dini gangguan Kamtibmas, terutama bahya terorisme di wilayahya masing-masing. Apalagi peran tiga pilar itu memiliki dasar hukum kuat yakni di Undang-undang Republik Indonesia....
Berbagai fakta dan fenomena yang berkembang, menunjukkan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan. Melihat hal tersebut, Gubernur Banten Rano Karno menganggap perlu adanya sinergitas program pemantapan wa....
Ratusan pelajar SMK YPW KS Cilegon mengikuti sosialisasi bahaya narkoba yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kota Cilegon dan Dinas Kesehatan Kota Cilegon bekerjasama dengan Satresnarkoba Polres Cilegon di sekolah mereka. USai mendapat sosialisasi sejumlah p....
Guna mencegah terjadinya penyimpangan aliran dan penyebaran negara islam indonesia (NII). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi penguatan wawasan kebangsaan di Gedung Serbaguna Jiwasraya, Cikokol, Kota Tangerang. Acara yang dihadiri sekitar 200 o....
