Berbagai fakta dan fenomena yang berkembang, menunjukkan bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan kemerosotan akhlak dan degradasi wawasan kebangsaan. Melihat hal tersebut, Gubernur Banten Rano Karno menganggap perlu adanya sinergitas program pemantapan wa....
Ratusan pelajar SMK YPW KS Cilegon mengikuti sosialisasi bahaya narkoba yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kota Cilegon dan Dinas Kesehatan Kota Cilegon bekerjasama dengan Satresnarkoba Polres Cilegon di sekolah mereka. USai mendapat sosialisasi sejumlah p....
Guna mencegah terjadinya penyimpangan aliran dan penyebaran negara islam indonesia (NII). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi penguatan wawasan kebangsaan di Gedung Serbaguna Jiwasraya, Cikokol, Kota Tangerang. Acara yang dihadiri sekitar 200 o....
Gubernur Banten Rano Karno secara resmi melantik dua pasangan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu yakni Bupati dan Wakil Bupati Serang terpilih Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon Iman Aryadi-Edi Ariadi. Pelantikan di....
Oleh. Drs. Rusdjiman, M.Si Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan ....
Oleh: Turiman Fachturahman Nur Salah satu paradigma baru UU ASN (UU Nomor 5 Tahun 2014) adalah berkaitan dengan Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang poltik,....
Oleh : Suyono Widyaiswara PKP2A II LAN Setelah menunggu sekian lama dengan penuh harap dan penasaran, ahirnya Dewan Perwakilan Rakyat RI pada periode Desember 2013 yang lalu tepatnya, Kamis 19 Desember 2013 melalui rapat paripurna dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota dewan yang ha....
Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai saat ini perlu mempersiapkan diri dialihkan menjadi instansi vertikal di bawah Kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Ditjen Polpum Kemendagri yang saat ini dipimpin Mayjen Soedarmo send....
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) sudah hampir menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksaan urusan pemerintahan umum. Kabag Hukum Ditjen PolPum Kemendagri Bahtiar Baharudin menjelaskan, isu krusia....
Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani didampingi Gubernur Banten Rano Karno meresmikan 10 jembatan gantung yang dibangun oleh Kementerian Pekarjaan umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (17/2/2016). Dalam kesempatannya Puan menjelaskan bahwa pembangunan je....
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin dengan fakta bahwa PNS menduduki peringkat ketiga dalam laporan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM, setelah Polisi diperingkat pertama dan korporasi di peringkat kedua. Berkaitan dengan hal tersebut Kemendagri melakukan penandatanganan MoU dengan Kom....
Sebanyak 1300 Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dari Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa barat, serta Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) juga TNI dan Polisi mengikuti apel siaga di Alun-Alun Barat Serang, Banten. Apel tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Neger....
