BERITA

TANGERANG — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten kembali memperkuat pendidikan politik dan demokrasi di tengah masyarakat melalui kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi Angkatan VII Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan di Tangerang, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, memperkuat kesadaran kebangsaan, serta mendorong partisipasi politik yang sehat dan bertanggung jawab.

Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik Holil Badawi mewakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kesbangpol dengan Komisi I DPRD Provinsi Banten.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Banten.

“Pendidikan politik memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas dalam berdemokrasi, bijak dalam menerima informasi, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Holil dalam sambutannya.

Perkuat Literasi Politik di Era Keterbukaan Informasi

Holil menekankan pentingnya peningkatan literasi politik di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi. Masyarakat saat ini menghadapi arus informasi yang semakin cepat, termasuk tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami proses demokrasi secara tepat, menghargai perbedaan pandangan, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Banten memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat pendidikan politik dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat.

Selaras dengan Arah Kebijakan Nasional

Pelaksanaan pendidikan politik tersebut juga disebut sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia; meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk kesadaran demokrasi dan partisipasi politik; serta memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi.

Upaya tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Banten, yaitu “Banten Maju, Adil, Merata dan Tidak Korupsi.” Menurut Holil, visi tersebut membutuhkan dukungan masyarakat yang memiliki kesadaran politik yang baik, partisipasi demokrasi yang sehat, serta komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

Dorong Generasi Menjadi Agen Persatuan

Sebagai daerah yang memiliki posisi strategis secara nasional, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun geopolitik, Provinsi Banten membutuhkan kondisi daerah yang aman, kondusif dan stabil secara politik. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan politik dan penguatan demokrasi dinilai penting untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat menjadi generasi yang memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat, wawasan demokrasi yang matang, serta mampu menjadi agen persatuan dan penjaga harmoni di tengah masyarakat.

Holil juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, menyimak materi yang disampaikan para narasumber, dan menjadikan pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Banten sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat.