Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Provinsi Banten
Sumber Gambar :Indonesia telah mengalami beberapa fase demokrasi. Pada tahun 1998, Indonesia memasuki babak baru dengan adanya gelombang reformasi. Gelombang reformasi ini menandai meningkatnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu target sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik. Upaya ini perlu mendapat dukungan segenap masyarakat, mengingat cita-cita membangun demokrasi bukan hanya menjadi domain perhatian pemerintah tetapi juga mensyaratkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Untuk itulah di dalam IDI, pemerintah dan masyarakat sama-sama dipandang sebagai aktor penting yang turut menentukan performa demokrasi.
Namun demikian, tingkat demokrasi di suatu daerah bukan hanya menggambarkan kinerja pemerintah daerah saja tetapi juga menggambarkan perilaku pemangku kepentingan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 bertempat di Aula Rumah Makan Wanda Galuh Jl. Raya Serang Pandeglang, Pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten memandang perlu untuk melaksanakan Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Sebagai langkah upaya pemantapan dan jaringan kerja Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten; Membangun kesamaan visi, persepsi dan sinergitas sesama Keanggotaan Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dalam rangka Penyusunan IDI.
Kegiatan ini diikuti Oleh Kelompok Kerja Pengembangan Demokrasi Provinsi Banten dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Narasumber yang dihadirkan antara lain Kementerian Dalam Negeri; Badan Kesbangpol Provnsi Banten; dan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
