ARTIKEL

Nama Parpol                   :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nomor                             :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tanggal Masuk               :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I

Kelengkapan Administrasi

        Keterangan

1.

Surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik ditujukan Kepada Gubernur Banten, dengan tembusan disampaikanKepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Ada

Tidak Ada

2.

Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;

Ada

Tidak Ada

3.

Foto Copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Ada

Tidak Ada

4.

Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Ada

Tidak Ada

5.

Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

Ada

Tidak Ada

6.

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;

Ada

Tidak Ada

7.

Laporan realisai penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;

Ada

Tidak Ada

8.

surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan adminstrasi bantuan dana partai politik yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;

Ada

Tidak Ada

9.

Kelengkapan adminstrasi sebagaimana dimaksud di atas dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

Ada

Tidak Ada