ARTIKEL

Jakarta – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI berkomitmen dalam menyukseskan Pemilu 2024. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar serial dialog webinar mingguan, salah satunya melalui gelaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri dengan mengangkat tema “Sukseskan Pemilu 2024 sebagai Perwujudan Kesadaran Bela Negara” secara daring. Rabu, (5/4/2023).

Webinar ini diawali dengan laporan dari Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan PUM, Kemendagri, Drajat Wisnu Setyawan.

Dalam laporannya ia mengatakan, Pemilu Serentak 2024 merupakan agenda negara yang perlu didukung dan disukseskan penyelenggaraannya. Hal itu dinilai merupakan kapasitas warga dalam membangun bangsa yang mempunyai pola sikap, pola tindak cinta tanah air, serta mengerti hak dan kewajibannya dalam menjalankan demokrasi.

“Aspek penting yang saat ini menjadi agenda bersama dalam pemilu serentak 2024 adalah meningkatkan partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pemilu 2024 demi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu partisipasi masyarakat dapat diletakkan sebagai bagian dari bela negara oleh warga negara,” kutip Drajat Wisnu Setyawan.

Webinar ini dibuka secara resmi melalui zoom meeting oleh Direktur Jenderal Politik dan PUM, Kemendagri, Bahtiar.

“Di sini pentingnya kesadaran bela negara ditumbuhkan. Karena sekali hal-hal yang prinsipil dalam konstitusi diubah itu bisa memecah persatuan kesatuan bangsa,” ujar Bahtiar dalam sambutannya.

“Kesadaran Bela Negara bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan hal tersebut aktif dalam pikiran-pikiran rakyat dan warga negara. Ketika rakyat mencium potensi ancaman terhadap keberlangsungan negara dan demokrasi, maka secara alamiah rakyat akan bersama-sama melakukan pembelaan. Hal ini untuk memastikan sistem negara tetap berjalan baik”. tambah Bahtiar.

Di lain sisi, Bahtiar mengatakan, tahapan Pemilu 2024 diyakini memiliki tantangan bagi para kontestan Pemilu. Tantangan tersebut seperti upaya mencari dukungan dari masyarakat. Hal tersebut yang kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan berbagai cara, baik dalam konteks positif maupun negatif.

“Dalam konteks seperti itu, diperlukan kontrol dari masyarakat, pengawasan masyarakat. Namanya pengawasan masyarakat partisipatif. Bagaimana mencegah perilaku pemilih sesama warga negara maupun perilaku para kontestan itu yang merusak sistem demokrasi sendiri,” tandas Bahtiar.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar mendorong masyarakat untuk melakukan konsolidasi dan menjalin persatuan terhadap hasil Pemilu 2024. Masyarakat diajak untuk bersama-sama mendukung para pemimpin tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

Bahtiar meyakini, untuk melakukan upaya tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena itu, dirinya menekankan perlunya menerapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kesadaran bela negara.

Selanjutnya webinar kali ini diisi dengan penyampaian materi oleh para narasumber diantaranya adalah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Iip Hidajat dengan materi: Sikap Bela Negara Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Aman, Damai dan Harmoni.

Kasubdit Lingkungan Masyarakat Direktorat Bela Negara, Kolonel Amirudin mewakili Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan RI Brigjend TNI Sarwono, dengan materi: Penyelenggaraan PKBN Dalam Mendukung Terwujudnya Pemilu Serentak Tahun 2024 Yang Aman, Damai dan Harmoni.

Kol Mar Guslin, Kepala Bidang Koordinasi Kebijakan Bela Negara dilingkungan Pendidikan dan Pekerjaan, Kemenkopolhukam, Kol Mar Guslin dengan materi: Implementasi Kesadaran Bela Negara Di Tiga Lingkup Segmen Pembinaan Guna Mensukseskan Pemilu Serentak 2024.

Dekan Fikom UNPAD, Dadang Rahmat Hidayat dengan materi: Komunikasi Pemilu dan Bela Negara Harmoni.

Yohana Elizabeth Hardjadinata, Yayasan Bentang Merah Putih, Yohana Elizabeth Hardjadinata dengan materi: Optimalisasi Ruang Siber untuk Sukseskan Pemilu 2024 sebagai Perwujudan Kesadaran Bela Negara.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda dengan materi: Kewajiban Warga Negara Dalam Pengawasan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

Webinar diikuti oleh sekitar 800 lebih peserta seluruh Indonesia yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/kota, Kepala Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota, KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pengurus Parpol Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, FPK Provinsi/Kabupaten/Kota, FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota, para mahasiswa dan pelajar pemilih pemula, kalangan pers dan masyarakat umum. Dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.