ARTIKEL

JAKARTA – Pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang dinilai memiliki tantangan tersendiri, terutama menyangkut kecepatan informasi dan data. Kondisi tersebut mesti disikapi dengan tepat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin maju.

Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang perlu untuk membangun literasi digital.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui Webinar Mingguan Serial Dialog Pemilu 2024 Ditjen Politik dan PUM Kemendagri bertema “Tantangan Era Kecepatan Informasi dan Data dalam Menghadapi Pemilu 2024” secara daring pada Senin (17/4/2023). Dalam webinar ini didiskusikan sejumlah hal penting seputar kepemiluan.

Direktur Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan PUM, Kemendagri, Sri Handoko Taruna mengatakan, kegiatan webinar kali ini memiliki nilai yang sangat strategis, apalagi di tengah tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan.

“Pemilu 2024 hari tahapannya telah berjalan, pelaksanaan pemilu ini ada tantangan berkaitan dengan kecepatan informasi dan data yang harus sama-sama kita sikapi sesuai dengan perkembangan digital kita memasuki era 4.0”, kata Handoko dalam laporannya.

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar saat membuka webinar ini mengatakan, tema ini diangkat untuk memberikan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur. Sebab, pemahaman terkait digital dirasa masih kurang. Berdasarkan pengalamannya ketika menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menilai peran informasi sangat besar dan memberikan dampak berbahaya jika tidak diatasi secara cepat.

“Frasa cepat itu menjadi sangat penting. Data dan informasi yang baik dan benar atau akurat, itu tidaklah cukup. Kata cepat itu menjadi sangat penting. Kecepatan ini kelihatannya speed, penyelenggaraan negara dalam hal ini yang menjadi titik tekannya,” terangnya.

Bahtiar menambahkan, dalam penyelenggaraan pemilu, pemerintah perlu bertindak atau merespons secara cepat atas informasi yang berkembang. Dengan demikian, data atau informasi yang berpotensi merusak iklim pemilu 2024 bisa diatasi dengan sigap dan ditindaklanjuti secara terukur.

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, ada lima prinsip yang diterapkan dalam pengembangan digitalisasi pemilu. Beberapa prinsip tersebut di antaranya meliputi upaya meningkatkan derajat pemilu demokratis, memudahkan para pihak (pemilih dan peserta), menjamin keamanan digital, dan membuat data pemilu terbuka. Mendukung hal tersebut, KPU dalam era digital juga akan mengaplikasikan sistem informasi tahapan pemilu 2024 berupa Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

“Dalam penerapan teknologi informasi pemilu ada beberapa prinsip-prinsip yang kami gunakan untuk meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan. Jadi semua sistem informasi tadi Bapak/Ibu sekalian, bermuara pada informasi publik yang akan dapat Bapak/Ibu cek di infopemilu.kpu.go.id,” ujar Betty Epsilon Idroos.

Di sisi lain Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, salah satu strategi yang dilakukan Bawaslu yaitu “Jarimu Awasi Pemilu” yang merupakan komunitas digital pengawas partisipatif.

Dengan ini masyarakat atau pemilih pemula dapat mengetahui berbagai informasi terkait pemilu beserta dengan manfaatnya.

“Kemudian juga kami melakukan ‘Prakarsa’ atau kanal kader pengawas partisipatif, sehingga dengan itu kemudian kami ada yang namanya ‘P2P’, Pendidikan Pengawas Partisipatif dan juga ‘Forum Warga’ sebagai bentuk edukasi pengawas pemilu kepada masyarakat. Hal inilah yang akan terus menerus kami lakukan,” ungkap Rahmat Bagja.

Webinar yang dipandu oleh Host Astri Megatari ini ditayangkan secara langsung di kanal Youtube ‘Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum’ dan dilihat oleh lebih dari 800 penonton.

Dalam webinar ini juga hadir beberapa narasumber lainnya seperti Direktur Perencanaan, Pengendalian Kegiatan dan Operasi Intelijen BIN Irwan Mulyana, Karo Multimedia Divisi Humas Polri Gatot Repli Handoko, Ketua Tim Interoperabilitas Big Data dan Kecerdasan Buatan Kemkominfo Shinta Nurhariyanti, Sandiman Ahli Muda Direktorat Operasi Keamanan Siber Deputi II BSSN Indra Adi Putra, dan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto.