• Friday, 15 October 2021
  • INFO TERKINI

    PENYULUHAN PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH T.A. 2021


    Serang – Selasa, 14 September 2021 pukul 08.00 WIB s.d. selesai Badan Kesbangpol Provinsi Banten melalui Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan Penyuluhan Permendagri Nomor 46 tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial TA. 2021 bertempat di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak.

    Acara dibuka oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dra. Hj. Tita Ruhyati, M.Si yang juga sebagai salah satu narasumber pada kegiatan dimaksud. Dalam Sambutannya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kewaspadaan dini di daerah, yang diatur dalam Permendagri Nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan Permendagri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

    Pertama, penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah, merupakan upaya dalam menciptakan stabilitas keamanan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.

    Kewaspadaan dini di Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur, kewaspadaan dini di kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Wali Kota, dan kewaspadaan dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat.

    Selanjutnya, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah, dibentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kab/kota, ataupun di tingkat kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya, tim kewaspadaan dini pemerintah daerah dapat melibatkan intelijen negara/daerah, serta berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi vertikal.

    Yang kedua adalah pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat. Dijelaskan dalam permendagri tersebut, bahwa pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) baik tingkat provinsi, kab/kota, dan kecamatan serta kelurahan/desa, dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Keanggotaan FKDM terdiri atas unsur wakil ormas, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya, dengan jumlah keanggotaan masing-masing paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

    Peran FKDM ini sangat penting, FKDM mempunyai tugas dan fungsi strategis yang sangat fundamental untuk menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG), serta memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan pemerintah daerah.

    Adapun tujuan kegiatan tersebut untuk membantu penyelenggara negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Dan selama Kegiatan berlangsung dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menghadirkan Narasumber dari Badan Kesbangpol Provinsi Banten, Camat Cimarga dan Polsek Cimarga.


    Jadwal Sholat


    Prakiraan Cuaca


    Twitter


    Facebook