SOSIALISASI INPRES NOMOR 6 TAHUN 2018


Kamis, 13/12/2018 bertempat di Pendopo Gubernur Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, BNN Provinsi Banten mengadakan Sosialisasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Banten. Dalam pidatonya disampaikan Meskipun sudah banyak capaian yang dihasilkan dalam upaya menyelamatkan bangsa indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun di provinsi banten ini masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan dan upaya penyempurnaan, serta kerja keras kita bersama. Pemerintah provinsi banten sangat mendukung pemutusan hubungan kerja sampai pemecatan kepada aparatur sipil negara yang terjerat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Karena para pengguna narkoba tidak akan mampu bekerja secara produktif dan profesional sekaligus akan mencemari nama instansi tempat ia bertugas. Dengan diterbitkannya inpres nomor 6 tahun 2018 ini, pemerintah daerah memiliki payung hukum jika akan menetapkan berbagai kebijakan daerah atau regulasi. Yang bersifat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di provinsi banten, termasuk didalamnya sanksi terhadap asn yang terjerat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

berikut materi yang disampaikan oleh Narasumber yang sudah hadir Kepala BNN Tantan Sulistiana,SH,SIK mengisi tentng materi strategi penanganan masalah narkoba di Provinsi Banten,  Indonesia darurat narkoba sama dengan ancaman masa depan bangsa, kita harus konsen, masih tingginya supply & demand narkoba, Banten daerah rawan dan  darurat narkoba, satukan visi dan misi komitmen dlm menangulangi masalah narkoba, strategi khusus dlm penanganan masalah narkoba, penanganan kondisi darurat narkoba"sistem keroyokan", payung hukum pelaksanaan P4GN UU 35 th.2009 ttg narkotika, rencana aksi Sosialisasi,regulasi,test urine,relawan,desa bersinar,data..payung hukum pelaksanaan P4GN SE menpan RB no 50. Perlu disusun regulasi ttg cegahsalahguna narkoba secara internal d masing2 pemda(manajemen SDM)

Ketua DPRD Asep Rahmatullah, pola penanganan masalah narkoba di provinsi banten pencegahan dan pemberdayaan masyarakat,rehabilitasi dan pemberantasan,

Sestama BNN Adi Prawoto, sosialisasi inpres no.6 th 2018 ttg rencana aksi nasional P4GN, priroritas nasional rkp stabilitas keamanan dan ketertiban. (admin)

Ketua Badan


Jadwal Solat


Twitter


Facebook


Link Terkait


Tentang Kami


Peta


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran