Kepala Badan
Di dalam pasal 616 Pergub No. 14 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Kepala Badan mempunyai pada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional;
  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
  • Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
  • Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
  • Pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Merumuskan, menyusun dan menetapkan program kerja Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, sosial ekonomi serta pembinaan politik;
  • Merumuskan, menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan dan menetapkan standar norma, pedoman dan prosedur kerja;
  • Merumuskan dan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) secara tepat pada penetapan kinerja (TAPKIN);
  • Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan sebagai mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara supra dan infrastruktur politik dalam rangka terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
  • Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas dalam mendorong terwujudnya ketahanan bangsa melalui peningkatan wawasan dan pembauran di persatuan bangsa;
  • Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan mediasi, komunikasi dan fasilitas kewaspadaan dan kegiatan masyarakat dalam menghadapi timbulnya berbagai gejolak dan bencana sosial dan kerusuhan dalam rangka memelihara kondisi politik yang kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa;
  • Mengawasi, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan meliputi ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan, demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta terjaminnya sistem politik yang demokratis melalui kewaspadaan nasional;
  • Melakukan pembinaan dan motivasi bawahan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan karier aparatur yang berbasis kinerja;
  • Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta maupun tidak diminta dalam rangja pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah ideologi dan wasbang, konflik sosial, politik dan ketahanan sosial ekonomi;
  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi program;
  • Mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan urusan umum;
  • Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.


Sekretaris
Sesuai dengan Pasal 617 bahwa tugas sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris, mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  • Perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  • Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  • Pelaksanaan supervisi dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  • Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  • Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
  • Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi.

Dalam melaksanakan fungsinya Sekretaris, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
  • Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  • Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  • Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  • Meyiapkan bahan program dan pelaporan meliputi LAKIP, LKPJ, LPPD dan kebijakan standarisasi program administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  • Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
  • Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
  • Menyiapkan bahan adaministrasi kepegawaian Badan;
  • Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten membawahkan:
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Pasal 618 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja sub bagian;
  • Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
  • Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
  • Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
  • Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
  • Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
  • Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
  • Melaksanakan fungsi kehumasan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup Badan;
  • Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
  • Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.


Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan berdasarkan Pasal 619 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja sub bagian;
  • Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
  • Melaksanakan kegiatan pembendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
  • Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
  • Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak-pajak;
  • Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja Badan;
  • Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
  • Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharaan di lingkup badan;
  • Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.


Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 620 ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja sub bagian;
  • Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
  • Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Badan;
  • Melaksanakan peyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan Badan;
  • Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan ke dalam program kegiatan;
  • Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan Badan dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  • Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanakan kegiatan Badan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Badan;
  • Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
  • Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.


Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Berdasarkan Pasal 621 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  • Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
  • Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Bina Idelogi dan Wawasan Kebangsaan;

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja bidang;
  • Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;
  • Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
  • Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
  • Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
  • Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
  • Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  • Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  • Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  • Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
1.Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan;
2.Kepala Sub-Bidang Pembauran dan kewarganegaraan.

Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan
Sesuai dengan Pasal 622 Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan. Kepala Sub-Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pengembangan wawasan kebangsaan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kader kepemimpinan bangsa;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penetapan kesadaran bela negara;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan ideologi dan kedaulatan bangsa;
  • Menginventarisir keanekaragaman nilai-nilai aspek ideologi yang tumbuh di masyarakat sebagai dasar kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemantapan ketahanan nasional;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian keanekaragaman budaya/kultur, adat istiadat, hak-hak dasar/asasi aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;

Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan
Berdasarkan Pasal 623 Kepala Sub-Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembauran dan kewarganegaraan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Pembauran Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;

  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pembauran kebangsaan, kewarganegaraan dan kearifan lokal;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan kerukunan antar umat beragama;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kerukunan hidup antar suku, agama, ras maupun golongan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan inventarisasi keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan;
  • Menyusun kajian rumusan pengembangan implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan berdasarkan kearifan lokal;
  • Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembentukan organisasi kemasyarakatan menyangkut pembauran kebangsaan;
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya


Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
Berdasarkan Pasal 624 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sosial, pencegahan dan penanganan konflik untuk peningkatan kewaspadaan nasional;
  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi kajian masalah politik, strategis daerah;
  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi masalah sosial budaya dan ekonomi;
  • Penyusunan evaluasi dan pelaporan serta monitoring di bidang Kewaspadaan Nasional.


Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai rincaian tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rencana kerja Bidang;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan penanganan konflik;
  • Menyiapkan bahan perumusan dukungan teknis dalam penanganan dan antisipasi dini potensi konflik dan masalah-masalah strategis di daerah;
  • Menyiapkan bahan perumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi mengenai potensi kerawanan konflik baik konflik politik, ekonomi, sosial budaya, suku, agama, ras, konflik vertikal, horisontal maupun diagonal;
  • Menyiapkan bahan perumusan kerjasama Intelkam berdasarkan hasil kajian dengan unit kerja terkait dalam rangka meningkatkan pengamanan daerah;
  • Menyiapkan bahan rumusan kegiatan pengkajian, analisa data dan informasi tentang masalah dan isu-isu strategis, penyimpangan prilaku sosial, serta memantau keberadaan orang asing dan lembaga asing (OLA);
  • Menyiapkan bahan rumusan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Penanganan Konflik;
  • Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membawahkan :
1. Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
2. Kepala Sub-Bidang Masalah Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.


Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik berdasarkan Pasal 625 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas sebagai berikut;

  • Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi manajemen konflik;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kewaspadaan dini masyarakat;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian potensi-potensi konflik, daerah rawan konflik serta isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pemetaan rawan konflik;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan operasional komunitas intelijen daerah;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan evaluasi dan pelaporan situasi polhukam;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.


Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing
Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing sesuai dengan Pasal 626 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing mempunyai rincian tugas sebagi berikut :

  • Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun, mengolah, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan perbatasan dan orang asing;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan penginventarisasian dan pemantauan aktivitas orang asing serta lembaga asing;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan desk pemantauan pulau-pulau kecil terluar;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan rekomendasi ijin penelitian;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.


Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi
Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi berdasarkan Pasal 627 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengendalian operasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi sosial kemasyarakatan;
  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
  • Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;
  • Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi,  mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja Bidang;
  • Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan sosial dan ekonomi;
  • Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi, kemasyarakatan, profesi, LSM serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
  • Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi;
  • Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
  • Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

Menyusun laporan sesesuai tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, membawahkan :
1. Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial;
2. Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi.

Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial
Kepala Sub-Bidang Organisasi Sosial berdasarkan Pasal 628  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan secara legal. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bidang Organiasi Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dalam aspek sosial budaya;
  • Melaksanakan bahan rumusan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Melaksanakan koordinasi dalam menghimpun data dan informasi yang lengkap dan akurat;
  • Melaksanakan pendataan dan pencatatan organisasi masyarakat;
  • Melaksanakan kebijakan bahan rumusan peningkatan pemberdayaan bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Menyiapkan bahan rumusan optimalisasi peningkatan kapasitas aparatur bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
  • Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tugas Sub-Bidang Organisasi Sosial;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
Kepala Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi berdasarkan Pasal 629  mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kajian/masalah ketahanan pembangunan ekonomi di daerah. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan ketahanan ekonomi;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, pemantauan, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian skala kabupaten/kota dan provinsi;
  • Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait di bidang ketahanan perdagangan dan investasi skala kabupaten/kota dan provinsi;
  • Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait terhadap perilaku perekonomian masyarakat skala kabupaten/kota dan provinsi;
  • Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dengan instansi terkait yang berkenaan dengan kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi skala kabupaten/kota dan provinsi;
  • Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ekonomi sekala provinsi;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.


Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik
Sesuai dengan Pasal 630 Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik mempuntai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional dan melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pembinaan poliik untuk menciptakan stabilitas kehidupan politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun dan menganalisa data dari informasi yang berkaitan dengan pembinaan politik;
  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, serta menghimpun, menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan organisasi politik dan penyelenggaraan Pemilu;
  • Penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitas, tentang budaya politik dan pelaksanaan demokratisasi;
  • Penyiapan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan monitoring di Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik,  mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rencana kerja Bidang;
  • Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif/ eksekutif;
  • Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan partai politik;
  • Menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
  • Menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi mengenai budaya politik, pendidikan politik dan pelaksanaan demokratisasi;
  • Menyiapkan bahan program kerja/ Kegiatan bidang fasilitasi pembinaan politik;
  • Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
  • Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik, membawahkan :
1. Kepala Sub-Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
2. Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik.

Kepala Sub Bidang Organisasi Politik
Kepala Sub-Bidang Organisasi Politik berdasarkan Pasal 631 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dalam pemberdayaan sistem politik yang demokratis. Adapun untuk mempunyai tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Organisasi Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

  • Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan eksistensi / keberadaan partai politik;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi bantuan keuangan bagi partai politik peserta pemilu;
  • Melaksanakan pencatatan dan pengarsipan administrasi data partai politik dan dokumentasi kepengurusan partai politik;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan, fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) keanggotaan DPRD;
  • Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga legislatif / eksekutif;
  • Melakukan monitoring kegiatan / agenda kerja partai politik seperti Musda, Muscab, Muswil, Konferda, Rakwil, Rakerda dan sebagainya;
  • Menyusun laporan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik
Kepala Sub-Bidang Pendidikan Budaya Politik berdasarkan Pasal 632 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik dalam merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pendidikan dan budaya politik masyarakat yang demokratis. Adapun untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
  • Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik;
  • Melaksanakan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
  • Melaksanakan penyusunan program fasilitasi, mediasi dan komunikasi/hubungan dengan partai politik;
  • Melaksanakan fasilitasi, mediasi, komunikasi dengan partai politik secara efektif;
  • Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi antar partai politik dalam rangka pemberdayaan organisasi politik;
  • Menyelenggarakan seminar dan lokakarya dalam rangka fasilitasi politik masyarakat;

Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Ketua Badan


Jadwal Solat


Twitter


Facebook


Link Terkait


Tentang Kami


Peta


Statistik Kunjungan


Kritik dan Saran